Fraksi Demokrat : Insentif guru honorer bisa dicairkan tepat waktu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo resmi menjadwalkan pengesahan pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) tahun 2021 pada tanggal 29 September 2021. Hal tersebut disepakati dalam rapat paripurna yang digelar di gedung setempat, Senin (13/9/2021).
Menyikapi perubahan itu, Anggota DPRD Situbondo dari Fraksi Partai Demokrat, Janur Sasra Ananda optimis, insentif guru honorer K2, TK dan Paud bisa dicairkan hingga bulan Desember 2021. Sebab anggaran itu sudah disiapkan di P-APBD tahun 2021.
“Tadi saya usulkan agar pembahasan P-APBD dijadwalkan ulang. Karena pengesahan di Bamus itu pada tanggal 8 Oktober dan jelas itu menyalahi peraturan diatasnya. Yakni, Permendagri RI nomor : 903/5598, tertanggal 24 Agustus 2021. Disitu tertulis perda P-APBD paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir,” ucapnya kepada Memo Indonesia.com.
Janur menjelaskan, di Kabupaten Situbondo total ada sekitar 450 guru honorer K2 dan 2.500 guru TK dan Paud.
“ Insentif tersebut sangat dibutuhkan oleh mereka. Khususnya dimasa pandemi Covid-19 saat ini,” imbuhnya.
Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo ini mengungkapkan, pihaknya sempat pesimis insentif tersebut bisa diberikan setahun penuh.
“Awalnya saya ragu, karena untuk triwulan terakhir (Oktober-Desember) itu tidak dianggarkan dalam APBD tahun 2021,” tambahnya.
Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Situbondo ini berharap, insentif guru honorer K2 l, TK dan Paud tersebut bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
“Karena sekarang masih dalam situasi pandemi Covid-19. Jadi uang itu sangat dibutuhkan oleh mereka,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Anggota DPRD Situbondo menggelar rapat paripurna, Senin (13/9). Dengan agenda pergantian posisi keanggotaan komisi di PPP dan Demokrat dan penjadwalan ulang pembahasan P-APBD tahun 2021.
