DEMOKRAT SITUBONDO

Ketua Dpc Demokrat Situbondo Janur Sasra Ananda Mengucapkan Selamat & Sukses Kepada mas Emil Atas Wisuda dan Raihan Predikat Terbaik Moda Reguler ITB
#demokrat #demokratjatim #demokratsitubondo #emildardak #ahy
@PDemokrat @ahy @demokratjatim

Buka Kejurnas Tinju Amatir 2026,
Menko AHY Dukung P3nuh Kemajuan Comat Sport Indonesia
#demokrat #demokratjatim #demokratsitubondo #CSI #ahy
@PDemokrat @kemenkoinfra @ahy @demokratjatim

*Kenang Kerja Sama Baik dengan Polri, Menko AHY: Pemberantasan Mafia Tanah Kembalikan Rasa Tenang Masyarakat*

LEMBANG - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berbagi pengalaman saat memimpin Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam Dialog Kebangsaan di Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat, Selasa (27/10/2026), Menko AHY menegaskan pemberantasan mafia tanah bukan sekadar penegakan hukum, melainkan juga upaya memulihkan hak masyarakat agar dapat kembali hidup tenang.

Menko AHY menyoroti keluhan warga yang mengalami ketidakadilan akibat hak atas tanah mereka dipermainkan atau dirampas. Dalam situasi tersebut, kehadiran negara melalui penegakan hukum menjadi penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Kita juga sering mendengarkan keluhan warga yang mengalami ketidakadilan akibat dipermainkan oleh mafia tanah atau diganggu oleh siapa pun yang ingin mengambil hak mereka,” ujar Menko AHY.

Menko AHY mengenang kerja sama yang baik dengan jajaran Polri dalam mengungkap kasus mafia tanah di berbagai daerah. Menurutnya, keberhasilan penanganan kasus tidak hanya tercermin dari penegakan hukum, tetapi juga dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat.

“Paling tidak ada masyarakat yang lebih lega hidupnya, bisa lebih tenang karena haknya sudah dipulihkan,” ungkapnya.

Menko AHY menegaskan pemberantasan mafia tanah membutuhkan keseriusan dan penanganan dari hulu hingga hilir. Kepastian hukum atas tanah juga menjadi faktor penting untuk mendukung kegiatan ekonomi serta membuka kesempatan bagi masyarakat memanfaatkan haknya secara produktif.

Karena itu, Menko AHY berharap para peserta didik Sespim Polri membawa semangat perlindungan dan pelayanan masyarakat ketika kembali bertugas. Kedekatan dengan masyarakat menjadi landasan penting agar persoalan warga dapat dikenali dan ditangani secara tepat.

“Polri bersama masyarakat, saya rasa ini bukan hanya sekadar jargon, melainkan harus menjadi spirit,” tegasnya.

#demokratsitubondo #demokrat #ahy #kemenkoinfra #demokratjatim

*Dialog Kebangsaan Bersama Ratusan Perwira, Menko AHY: Polri Mitra Strategis Pembangunan Nasional*

LEMBANG - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan mitra strategis dalam memastikan pembangunan nasional berjalan aman, lancar, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi antara Polri dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan diperlukan untuk menjaga keamanan proyek strategis, memperkuat konektivitas, serta memastikan pembangunan berjalan dengan kepastian hukum.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Dialog Kebangsaan di Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat, Selasa (27/10/2026).

“Jadi kita jangan hanya berpikir membangun lebih banyak, tetapi membangun lebih bermanfaat dan berdampak pada masyarakat,” ujar Menko AHY di hadapan 445 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan Sespim Polri, termasuk unsur TNI, Kejaksaan, dan peserta mancanegara.

Menko AHY menjelaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur, tetapi juga oleh keamanan, kelancaran aktivitas masyarakat, dan perlindungan hak-hak warga. Infrastruktur harus menghubungkan masyarakat dengan peluang, mendorong produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan kemakmuran.

Dalam konteks tersebut, sinergi Polri dan Kemenko Infra mencakup pengamanan proyek dan infrastruktur strategis, kelancaran rantai pasok dan konektivitas, penguatan kepastian hukum dan tata kelola, serta deteksi dini melalui pertukaran informasi. Kolaborasi ini penting untuk mengantisipasi hambatan pembangunan, risiko sosial, konflik pemanfaatan ruang, hingga potensi gangguan pelayanan publik.

Menko AHY mencontohkan pemberantasan mafia tanah sebagai upaya melindungi hak masyarakat sekaligus memperkuat kepastian hukum. Ia juga menyoroti penertiban kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih atau over dimension overloading (ODOL), yang berperan menjaga kondisi infrastruktur jalan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan mendukung kelancaran distribusi logistik.
#demokrat #demokratsitubondo #ahy #demokratjatim #kemenkoinfra