Fraksi DNS Soroti Ketimpangan Anggaran di PAPBD 2025: Dari Guru Non‑ASN, Reward Atlet, hingga Hibah Pesantren.
Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera (DNS) DPRD Situbondo menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam pandangan umumnya terhadap Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025. Meskipun menyetujui untuk dibahas ke tahap selanjutnya, Fraksi DNS menekankan pentingnya keadilan dalam penyusunan anggaran, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Juru bicara Fraksi DNS, Toton Beni Martono, menyebut bahwa dukungan anggaran bagi guru bersertifikasi yang belum ASN dan belum menerima gaji tetap sangat penting.
“Sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi, insentif atau gaji paruh waktu ini adalah bentuk keberpihakan nyata daerah terhadap pendidik yang mengabdi dalam kondisi belum pasti,” tegas Toton.
Dalam bidang olahraga, Toton mendorong Pemkab bersama KONI untuk segera mencairkan reward bagi atlet peraih medali Porprov Jatim ke‑IX yang telah mengharumkan nama daerah. Dengan total kebutuhan anggaran mencapai lebih dari Rp1,3 miliar, Toton menyarankan penambahan dana dalam PAPBD 2025 agar pembinaan cabang olahraga tidak terganggu.
Fraksi DNS juga menyoroti penghapusan hibah pesantren senilai Rp13 miliar. Toton menyebut, “Hal tersebut harus dijelaskan langsung oleh Bupati kepada masyarakat pesantren agar tidak memicu kekecewaan. Kami berharap tetap ada anggaran simbolis sebagai wujud kepedulian.”
Terkait usulan pengadaan 38 ambulans untuk Puskesmas Pembantu, Toton mengungkapkan perlunya rasionalisasi. “Lebih tepat alokasi sebagian anggaran dialihkan untuk meningkatkan insentif kader Posyandu, yang selama ini berperan penting dalam keberhasilan penurunan stunting,” ujarnya, mengingat Situbondo sempat meraih penghargaan nasional di bidang tersebut.
DNS juga mempertanyakan penghapusan dukungan untuk Forum Alumni Santri dan tidak adanya program pembinaan untuk umat non‑Muslim di Bagian Kesra. Menurut Toton, hal ini mencerminkan ketidakadilan distribusi anggaran dan bisa menjadi catatan negatif dalam penilaian kinerja pemerintah melalui mekanisme SAKIP.
Sebagai penutup, Toton menyampaikan bahwa Fraksi DNS akan mengawal proses pembahasan PAPBD 2025 agar anggaran lebih adil, partisipatif, dan berpihak pada kelompok rentan. Fraksi DNS menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya.
