Fraksi DNS Dorong Pemkab Situbondo Prioritaskan Pertanian dan Kesejahteraan Nakes di APBD 2025
Fraksi Demokrat Nuraini Sejahtera (DNS) DPRD Kabupaten Situbondo meminta kepada Pemkab Situbondo untuk memprioritaskan sektor pertanian dan kesejahteraan tenaga kesehatan (Nakes) di APBD tahun 2025.
Ketua Fraksi DNS, Janur Sasra Ananda menyampaikan, bahwa ada empat poin catatan yang menjadi fokus untuk diprioritaskan dalam APBD 2025. Antara lain terkait pembangunan irigasi, membuka lahan pertanian, kesejahteraan tenaga kesehatan dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa terikat.
“Berdasarkan quick win presiden Prabowo poin ke 7, untuk mendukung ketahanan pangan maka akan dilakukan pencetakan sawah baru seluas 150 ribu hektare. Dalam hal ini Situbondo mendapatkan target 3000 hektare, maka fraksi DNS mendorong agar pemerintah memprioritaskan anggaran infrastruktur irigasi sawah pada lahan marginal kita. Dimana berdasarkan data dinas pertanian masih ada 15.000 hektare lahan marginal yang bisa dijadikan sawah baru,” ujarnya, Jumat, 22 November 2024.
Lebih lanjut, legislator empat periode ini menyatakan, bahhwa salah satu titik yang sangat minim biaya yang dapat dilakukan dalam waktu dekat di APBD 2025 ada di Kecamatan Sumbermalang. Di mana ada 2.500 hektare lahan marginal yang bisa diairi dengan membangun irigasi primer dan sekunder dari aliran sungai.
Oleh karena itu, sambung Janur, Fraksi DNS mendorong ini menjadi prioritas, karena sangat berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan juga bisa memenuhi kebutuhan air bersih di lima desa yang ada di Kecamatan Sumbermalang. “Agar ini dapat terealisasi, Fraksi DNS perlu mendorong alokasi anggaran di APBD 2025 yang mencakup perencanaan matang, pelaksanaan pembangunan infrastruktur irigasi, dan dukungan teknis untuk pengolahan lahan,” ungkapnya.
Selain itu, Janur menjelaskan, agar program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat setempat untuk memastikan keberlanjutan program tersebut.
“Silpa yang cukup fantastis di akhir tahun 2024. Salah satunya terkait tidak terserap anggaran karena tidak terjadi pengesahan P-APBD 2024. Padahal banyak kepentingan rakyat yang tertunda dalam hal ini. Karena itu fraksi DNS berharap agar Silpa tersebut diusulkan ulang di P-APBD 2025 menjadi Silpa terikat di OPD masing-masing awal, terutama yang terkait program prioritas visi-misi Bupati dan pokok-pokok pikiran DPRD,” bebernya.
Menjadikan Silpa sebagai Silpa terikat, kata Janur, merupakan langkah yang strategis, karena anggaran tersebut akan diarahkan pada kegiatan spesifik sesuai dengan OPD yang bertanggung jawab. “Ini membantu menjaga fokus pada penyelesaian program-program prioritas yang telah direncanakan sebelumnya,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, program yang terkait peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan (Nakes) juga perlu lebih ditingkatkan, baik yang mengenai formasi usulan PPPK ataupun kebijakan lokal di RSUD maupun Puskesmas. Sebab dengan adanya peluang dari pemerintah pusat di tahun 2025, langkah konkret untuk mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Nakes menjadi hal yang sangat strategis.
“Ini termasuk pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah, identifikasi kekosongan formasi, serta penyusunan usulan kuota yang realistis dan sesuai kebutuhan. Fraksi DNS berharap tahun 2025 ada pengajuan kuota tenaga kesehatan dalam usulan formasi PPPK tahun 2025. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan tenaga kesehatan yang pada akhirnya juga akan berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat,” pungkas pria yang menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo ini.