2,1 Milyar rupiah untuk guru honorer non K2, segera cairkan
Dalam perda APBD 2023 yang telah disahkan beberapa hari yang lalu, tersedia anggaran 2,1 milyar rupiah untuk kesejahteraan guru honorer non K2. Anggaran tersebut untuk sekitar 350 GTT dan PTT Non K2
Janur Sasra Ananda SE, ketua fraksi Demokrat Situbondo memastikan hal tersebut saat berkunjung ke kantor dinas pendidikan kabupaten Situbondo. “ Anggaran ini sudah dua tahun yang lalu tersedia namun mengendap tidak bisa terserap karena terkendala regulasi, ” Kata pria yang sekaligus ketua DPC Partai Demokrat Situbondo dua periode ini. Tahun 2023 kita anggarkan ulang dengan nilai yang sedikit berbeda, karena sebagian guru sudah terakomodir di formasi PPPK yang terus diupayakan bertambah jumlah usulannya. Harapannya adalah, bisa diserap di saat awal awal tahun depan setelah rekrutmen dan regulasi yang sudah jelas, tambah anggota Badan Anggaran DPRD Tiga periode tersebut.
Andi Yulian Haryanto, S. Kom, M.Pd Kepala bidang PPTK Diknas Situbondo, menyampaikan ” saat ini regulasi penerimaan tunjangan honorer tersebut sudah dalam kajian Bagian Hukum agar terdapat cantolan dasar penerimaan anggaran tersebut.yaitu 350 GTT dan PTT Non K2 dengan Total Anggaran 2.100.000.000. sedangkan K2 nya sejumlah 274 orang dengan anggaran Rp. 2.244.000.000. Insya Allah tahun 2023 diupayakan terealisasi semua.
Ditambahkan oleh Aris Pudianto, bagian Penyusun rencana kegiatan dan anggaran Diknas Situbondo , ” anggaran honor daerah untuk tahun 2023 teralokasikan sekitar 4 milyar untuk honorer k2 dan honorer non k2 ( DAPODIK ) yang sedang dibahas juklak juknis rekrutemennya. Salah satunya persyaratan adalah terdaftar di DAPODIK “. nomenklatur kegiatannya adalah 1.01.01.2.08.04
Melalui media sosial ini, Fraksi Demokrat DPRD Situbondo berkomitmen dan berharap masyarakat utamanya guru honorer memberikan masukan yang obyektif serta dukungan yang positif dalam juklak juknis / proses rekrutmen ataupun realisasinya nanti.
